Regulasi Pemerintah untuk Logistik Halal di Indonesia

Pemerintah melalui berbagai regulasi berupaya memastikan rantai pasok halal berjalan dengan standar yang jelas dan terukur. Salah satunya adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengatur keharusan sertifikasi halal di berbagai sektor, termasuk logistik. Hubungi Tim Bisnis kami melalui tombol berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang layanan Deliveree dalam mendukung logistik dan trucking halal.

CEK ONGKIRWA TIM BISNIS

Apa Itu “Sertifikasi Halal” dalam Logistik, dan Siapa yang Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaannya?

Sertifikasi halal dalam konteks logistik adalah proses pemberian jaminan bahwa setiap aktivitas logistik—termasuk penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan pengangkutan—memenuhi standar halal yang ditetapkan. Sertifikasi ini memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan non-halal atau najis selama proses logistik. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab atas pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia dengan dukungan dari lembaga pemeriksa halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan fatwa halal.

Apa Saja Regulasi Pemerintah yang Mengatur Logistik Halal di Indonesia?

Regulasi utama yang mengatur logistik halal di Indonesia adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 juga memberikan penjelasan teknis mengenai kewajiban sertifikasi halal, termasuk dalam kegiatan logistik. BPJPH bertindak sebagai pengawas utama dalam penerapan regulasi ini.

Bagaimana Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Pengawasan Logistik Halal?

BPJPH memiliki peran penting sebagai regulator yang memastikan semua aspek logistik memenuhi standar halal. Tugas BPJPH meliputi sertifikasi halal, pembinaan perusahaan logistik untuk memenuhi ketentuan halal, serta pengawasan penerapan prinsip halal dalam penyimpanan, transportasi, dan distribusi. BPJPH juga berkolaborasi dengan lembaga pemeriksa halal untuk verifikasi lapangan.

Apa Saja Persyaratan yang Harus Dipenuhi oleh Perusahaan Logistik untuk Dapat Mengelola Produk Halal di Indonesia?

• Memisahkan fasilitas dan peralatan logistik untuk produk halal dan non-halal.
• Menerapkan sistem manajemen halal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH.
• Menghindari kontaminasi silang dengan bahan non-halal selama proses logistik.
• Mengikuti pelatihan dan audit halal dari lembaga yang berwenang.
• Memiliki sertifikasi halal resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH.

Bagaimana Proses Sertifikasi Halal untuk Produk yang Diangkut oleh Perusahaan Logistik?

Proses sertifikasi halal untuk logistik mencakup beberapa tahap, yaitu:

• Pendaftaran sertifikasi halal ke BPJPH oleh perusahaan logistik.
• Pemeriksaan fasilitas dan sistem logistik oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
• Penilaian dan verifikasi kehalalan proses logistik.
• Fatwa halal dari MUI sebagai dasar penerbitan sertifikat.
• Penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH jika semua syarat terpenuhi.

Apa Dampak dari Penerapan Regulasi Logistik Halal terhadap Industri Logistik di Indonesia?

Penerapan regulasi logistik halal memberikan dampak positif, seperti peningkatan kepercayaan konsumen, khususnya di pasar domestik dan internasional yang sensitif terhadap produk halal. Namun, industri logistik juga menghadapi tantangan berupa peningkatan biaya operasional untuk memisahkan fasilitas, pelaksanaan audit, dan pelatihan tenaga kerja. Meski begitu, regulasi ini membuka peluang besar bagi perusahaan logistik untuk berpartisipasi dalam rantai pasok halal global.

Apa Saja Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Indonesia dalam Menegakkan Regulasi Logistik Halal?

Beberapa tantangan dalam sertifikasi halal yang dihadapi pemerintah antara lain:

• Kurangnya pemahaman perusahaan logistik tentang pentingnya logistik halal.
• Keterbatasan jumlah auditor dan lembaga pemeriksa halal yang berkompeten.
• Infrastruktur logistik yang belum mendukung pemisahan produk halal dan non-halal secara optimal.
• Kompleksitas penerapan regulasi di lapangan, terutama untuk logistik skala kecil hingga menengah.

Apakah Ada Pembaruan Terbaru dalam Regulasi Logistik Halal yang Perlu Diperhatikan oleh Perusahaan Ekspedisi?

Ya, pemerintah terus mengembangkan regulasi logistik halal untuk menjawab kebutuhan pasar dan memastikan implementasi yang lebih efektif. Salah satu pembaruan yang penting adalah kewajiban sertifikasi halal untuk produk dan jasa terkait, termasuk logistik, yang ditargetkan efektif pada 2024 sebagaimana diatur dalam UU JPH. Perusahaan ekspedisi perlu memperhatikan kebijakan ini dan mulai mempersiapkan fasilitas, sertifikasi, serta pelatihan tenaga kerja.

Deliveree sebagai Solusi Ekspedisi Aman dan Terpercaya

Deliveree menyediakan layanan ekspedisi yang terjangkau dan andal dengan berbagai pilihan armada serta tarif yang kompetitif. Berikut adalah beberapa keunggulan utama menggunakan layanan Deliveree:

• Pengiriman Tepat Waktu: Dengan banyaknya armada dan opsi layanan ekspres, pengiriman Anda dapat tiba sesuai jadwal.
• Harga Transparan: Biaya pengiriman dapat diketahui sebelum pemesanan, tanpa tambahan biaya tersembunyi.
• Pelacakan Real-Time: Lokasi pengiriman dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi hingga barang sampai di tujuan.
• Beragam Pilihan Armada: Deliveree menyediakan kendaraan dari mobil kecil hingga truk besar untuk menyesuaikan kebutuhan pengiriman Anda.
• Layanan Khusus untuk Bisnis: Bagi bisnis dengan pengiriman rutin, akun bisnis Deliveree menawarkan berbagai fasilitas tambahan yang menguntungkan.

Apa Daftar Fitur Unggulan yang Dimiliki Deliveree?

Deliveree hadir dengan sejumlah fitur canggih yang memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Berikut beberapa fitur unggulan:

Apa Saja Keuntungan Memilih Fitur Khusus Bisnis di Deliveree?

Keuntungan utama dari fitur bisnis Deliveree mencakup invoice bulanan, asuransi dengan perlindungan lebih tinggi, dashboard pemesanan terpadu, Account Manager khusus, instruksi pengemudi yang lebih rinci, serta opsi layanan tambahan yang bisa disesuaikan. Fitur ini sangat membantu bagi bisnis yang memerlukan pengiriman secara rutin, karena menyederhanakan proses manajemen pengiriman.